ABSTRAK

Kebijakan luar negeri Indonesia merupakan dorongan dari proyeksi kebijakan dalam negeri, hal tersebut dapat terlihat dari terbentuknya Undang-Undang No 21 tentang TPPO. maka bentukan untuk kebijakan luar negerinya adalah memberikan perlindungan kepada WNI, bantuan hukum, dan konseling. Human trafficking sendiri merupakan masalah cakupan TPPO, karena human trafficking merupakan suatu tindakan dengan unsur-unsur seperti pemaksaan, penipuan, penculikan, dari hal tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Human trafficking yang terjadi di Indonesia ke Malaysia merupakan dari segi faktor kedekatan geografi diantara kedua Negara. Konsep Human security, konsep transnasional, dan konsep human trafficking menjadi konsep utama dari penelitian ini, karena saling berkaitan, bahwa human trafficking yang berasal dari Indonesia merupakan dari adanya kedekatan geografis kedua Negara, sehingga dapat mengancam keamanan manusia. Maka Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban human trafficking di luar negeri untuk di lindungi, dan terpenuhi haknya sebagai warga Negara Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang akan di bahas bisa terpecahkan, dan tidak mungkin menggunakan metode penelitian kuanlitatif. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang bisa menggambarkan keadaan tertentu. Kebijakan luar negeri tersebut tercipta dari adanya faktor internal dan eksternal, yang melainkan: faktor internal lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya regulasi human trafficking, sedangkan faktor eksternalnya adalah visa kunjungan, migrasi, dan pemanfaatan buruh migran murah.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Human Trafficking, Indonesia, Malaysia