ABSTRAK
Kebijakan luar negeri yang dilihat dari kesepakatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di negara setempat dan kebijakan yang di keluarkan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri. maka bentukan untuk
kebijakan luar negerinya adalah memberikan perlindungan kepada WNI khususnya kepada TKI berupa program-program pemerintah yang sudah diatur serta kesepakatan yang telah dibuat guna melindungi TKI baik legal maupun ilegal. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI membentuk dan mengembangkan system informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan kepada TKI selama masa
sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi TKI ilegal di malaysia, peneliti menggunakan pendekatan Neorealisme, dengan acuan Konsep human Security, Konsep Kebijakan Luar Negeri, dan Konsep Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang
digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan primer. Peran pemerintah Indonesia dan Kebijakan Luar negeri Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal berupa kesepakatan pemulangan TKI ilegal, Valountary Programme, serta Citizen Service.