Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan penggunaan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil). Klasifikasi anggaran yang dirinci mulai dari sasaran strategis sampai pada jenis belanja dari masing-masing program/kegiatan memudahkan dilakukannya evaluasi kinerja. Selain itu, penerapannya juga diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Sampel diperoleh sebanyak 32 responden dengan teknik penarikan sampel secara purposive. Model analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah regresi linear sederhana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah(Y).

Kata Kunci : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pemerintah Daerah