ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya proses perumusan kebijakan tentang pengupahan buruh di Kota Cimahi. Maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : Bagaimana Proses Perumusan Kebijakan Tentang Pengupahan Buruh Di Kota Cimahi. Metodologi penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Cimahi, serta adanya informan pendukung yang terdiri dari Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja DISNAKERTRANSOS Kota Cimahi, Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi, Ketua DPC SPN Kota Cimahi dan salah satu buruh/pekerja di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses perumusan kebijakan pengupahan buruh di Kota Cimahi, diawali dengan isu kebijakan yang berasal dari elaborasi informasi dari pelaku kebijakan seperti UMK, struktur upah, kontrak kerja dan outsourching. Isu kebijakan dimasukan dalam dialog diantara pelaku kebijakan dilakukan secara tripartit, pelaku kebijakan akan saling berargumentasi tetapi sering terhambat karena adanya pertentangan argumentasi. Kemudian pengambilan keputusan rekomendasi, dilakukan secara musyawarah bersama hingga mencapai konsensus bersama tetapi sering muncul deadlock keputusan karena tidak tercapainya kesepakatan. Hasil keputusan berupa rekomendasi akan digunakan sebagai kebijakan pengupahan buruh, tetapi kebijakan publik yang sudah ada belum menyelesaikan permasalahan pengupahan buruh.