ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya pengembangan organisasi KPBS Pangalengan. Dalam 3 tahun terakhir kinerja usaha KPBS Pengalengan tidak memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Sehingga memerlukan dana modal penyertaan dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten Bandung diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, peneliti anak membahas mengenai implementasi kebijakan perda Kabupaten Bandung No. 4 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil terutama di KPBS Pangalengan apakah sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Penyusunan tesis ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive accidental (berdasarkan tujuan). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Perda Kabupaten Bandung No.4 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil di KPBS Pangalengan sudah cukup optimal. Salah satu kendala dalam pelaksanaan implementasi perda tersebut adalah proses penyampaian informasi mengenai kebijakan tersebut. Intensitas sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu penyebabnya. Sumber daya anggaran, yang tersedia sudah mencukupi hanya saja belum tersosialisasi dengan baik. Selain itu, koordinasi antar pihak pelaksana kebijakan masih belum optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Penyertaan Modal, Koperasi dan Usaha Kecil