ABSTRAK
Otonomi daerah dimaknai sebagai suatu keleluasaan dan kapasitas daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Otonomi yang ada diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah baik dalam hal mengelola pemerintahan, mengambil keputusan serta mengelola sumber daya lokal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah dengan cara meningkatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat. Ketidakpastian biaya, lamanya waktu pengurusan dan birokrasi yang panjang, adalah hal yang sering dikeluhkan masyarakat. Untuk itu diperlukan
suatu reformasi birokrasi dalam hal pelayanan perizinan. Pola yang dikembangkan dalam penyelenggaraan perijinan adalah Pola Pelayanan Satu Pintu yaitu pola pelayanan terpadu yang diselenggarakan pada satu tempat yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan penentuan informan
dilakukan secara purposive. Data diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian secara kualitatif. Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa reformasi birokrasi pelayanan perizinan di Kota Bandung dapat berjalan karena adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk melakukan reformasi birokrasi dengan adanya perubahan gaya kepemimpinan dengan melakukan komunikasi yang terbuka. Dibentuknya BPPT merupakan hasil reformasi birokrasi pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan One Stop Service (SIM-BOSS) terbukti telah memberi hasil dan dampak positif bagi perkembangan perijinan terutama perijinan
mendirikan bangunan di Kota Bandung, yaitu berupa efisiensi waktu dan biaya pelayanan. Namun reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan investasi belum dibarengi dengan reformasi terpadu bidang lainnya, sehingga pelayanan yang ada belum bisa optimal.

Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Perijinan Mendirikan
Bangunan