ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini belum optimalnya pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sehingga masih banyak yang tidak tepat sasaran. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan Pemerintah tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ? 3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam impelementasi kebijakan Pemerintah tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ?Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, serta data primer melalui observasi dan wawancara di lapangan. Pihak – pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Camat Cipongkor, Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT dan RW Desa Citalem, perwakilan masyarakat, dan Kantor Pos Sindangkerta. Adapun dari hasil penelitian ini adalah : 1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan metode pelaksanaan kebijakan meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (disposition) pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial. 2. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera adalah masih terbatasnya sosialisasi di tingkat Pemerintahan Desa dan masyarakat, kesiapan dan pemahaman pelaksana pendamping masih kurang, penentuan sasaran yang masih menggunakan data lama sehingga terjadi pemotongan dana bantuan. 3. Upaya- upaya yang dilakukan adalah Pemerintah Desa menginformasikan kepada pihak RT/RW dan jajarannya melalui rapat-rapat kerja lain di Desa, menjadikan sebagian RT/RW dan Tokoh Masyarakat dan jajaran kader PKK/Posyandu menjadi pendamping, menjalin komunikasi yang intens antara Pemerintah Desa dan Masyarakat, membagikan sebagian bantuan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan.