ABSTRAK

Keberadaan Veteran dalam suatu negara senantiasa melekat pada sejarah perjuangan bangsanya. Veteran Republik Indonesia sesungguhnya telah berjasa besar bagi bangsa Indonesia, mereka telah turut serta mendirikan Negara Bangsa (nation state) Kesatuan Indonesia, juga telah mewariskan semangat patriotisme kebangsaan, karena perjuangan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat perjuangan untuk bangsa dan negara. Kini setelah puluhan tahun merdeka, negara, pemerintah,segenap komponen bangsa, dan rakyat Indonesia harus memberikan penghargaan dan penghormatan kepada warga negara Indonesia yang dalamperiode perjuangan dan periode pembelaan kemerdekaan Republik Indonesia telah berjuang merebut, mempertahankan, membela kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak terkecuali, Pemerintah harus berperan untuk mensejahterakan para Veteran terutama Veteran yang tinggal dan berdomisili di wilayah daerahnya. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah ikut mensejahterakan Veteran, maka peneliti melakukan penelitian di wilayah Kota Bandung yang termasuk dalam wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian normatif-Sosiologis, yang bersifat kualitatif, dengan didukung data sekunder kepustakaan dan berbagai dokumen undang-
undang, dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian di Kota Bandung, menunjukkan bahwa sampai dengan
saat ini konsentrasi dan titik berat pembinaan Veteran masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat, baik secara kelembagaan maupun dukungan pendanaan. Pemerintah Kota Bandung belum memiliki kelembagaan yang diberikan kewenangan membina Veteran di wilayah Kota Bandung. Sebagai rekomendasi dan sekaligus saran peneliti, pada masa mendatang, Kota Bandung perlu
menunjuk satu kelembagaan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membina Veteran di wilayah Kota Bandung, yaitu Badan Kesbang dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menganggarkan untuk kesejahteraan Veteran di wilayah Kota Bandung dan memberikan hak-hak yang bersifat kesejahteraan di luar hak-hak yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Veteran RI