ABSTRAK
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah PPh Pasal 21. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh bendaharawan, sistem ini memiliki nama withholding system. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan LPMP Jawa Barat terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksploratif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masil melakukan kesalahan hitung dalam hal PTKP dan tunjangan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PNS, Witholding System