ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menyebabkan masyarakat penyalahgunaan narkoba di Kota Kendari makin Meningkat dari tahun ke tahunnya. Masalah tersebut diidentifikasi dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari.
Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, Dinas Kesehatan Kota kendari dan Tersangka Narapidan Narkoba. Adapun hasil penelitian ini adalah:
1. Kepentingan utama yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Kendari. manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat dari kebijakan ini adalah pengetahuan dan pemahaman akan bahaya narkoba.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota kendari adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, belum adanya dukungan penuh dari masyarakat serta masih terbatasnya sosialisasi sehingga tujuan melakukan pencegahan belum dapat dicapai maksimal.
3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap petugas pelaksana agar lebih memahami tujuan kebijakan, peningkatan sumber daya yang belum menunjang serta peningkatan koordinasi anatara instansi-instansi yang terkait dan perbaikan dilingkungan sosial dan hukum di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Narkoba.