ABSTRAK

Pariwisata merupakan aktivitas pelayanan dan produk hasil industri wisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Sejalan dengan Sejalan dengan langkah pemerintah pusat, maka Kota Bandung berkomitmen dalam visi pariwisatanya sebagai Kota Seni Budaya dan Tujuan wisata internasional dalam meningkatkan daya tarik wisata, melalui kebijakan bidang pariwisata Bandung Tour on Bus atau yang biasa disebut Bus Bandros yang diresmikan tanggal 19 Januari 2018. Bus Bandros diharapkan dapat menjadi salah satu ikon wisata dalam memudahkan wisatawan dalam mengitari tempat bersejarah di Kota Bandung. Selain itu, layanan wisata dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang berwisata di dalam kota. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung membuat
suatu kebijakan tentang pengoperasian dan tarif sewa Bus Bandros sebagai bus wisata yaitu Peraturan Daerah berupa Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Bus Wisata Bandung Tour on Bus. Peraturan tersebut dibuat agar pengoperasian bus wisata dapat berjalan dengan tertib dan aman. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis data dengan wawancara serta observasi dengan 4 informan. Hasil penelitian serta pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemerintah tentang wisata bandung tour on bus dalam meningkatkan minat wisatawan di Kota Bandung ini yang implementasinya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, UPT Angkutan. Edward III menjelaskan bahwa kunci utama Implementasi kebijakan ada empat point yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Implementasi, Bus Bandros, Kebijakan,