ABSTRAK

Pengawasan Pemilu merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilakukan. Pengawasan Pemilu juga merupankan pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sendiri merupakan suatau upaya agar apa yang telah direncanakan ebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan
dalam pelaksanaanya, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan tertentu guna memperbaikinya demi terciptanya tujuan. Semakin intensif pengawasan yang dilakukan panwaslu dalam pengawasan setelah pelaksanaan pemilu maka fungsi pengawasan akan lebih berhasil. Dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum dalam proses penyelsaian masalah pada tahapan penyelenggaraan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pengawasan Mufthan Al-Amin. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh panwas yaitu melakuakan tugasnya dalam tahapan setelah pemilu, panwas dalam pengawasannya selalu menyelesaikan dan ikut serta dalam proses penyesaian pemilu sampai pada tahapan pungut hitung suara, sebelum KPU melakukan rapat pleno siapa pasangan calon yang keluar menjadi pemenang, panwas masih mengawasi proses perhitungan hingga KPU resmi mengeluarkan suara. Pemilihan umum tidak terlepas dari pelanggaran, panwas juga mengawasi dan menyelsaikan proses pelanggaran sampai pada putusan kasus pelanggaran. Pelanggaran yang diselsaikan oleh panwas dalam hal ini yaitu pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran pidana serta yang ketiga pelanggaran kode etik.

Kata Kunci: Panwaslu, tahapan penyelenggaraan, pengawasan .