ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis data melalui analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan, dan analisis data setelah di lapangan. Dengan tahapan pengumpulan data, editing, klasifikasi pernyataan, pengujian dan mendeskripsikan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan saat ini masih kurang optimal bila dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat kurang berjalan dengan efektif, hail itu dikarenakan kenyataan di lapangan bahwa sosialisasi yang seharusnya dilakukan dengan baik dan terencana kepada masyarakat seperti penambahan fasilitas umum tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.
2. Sumber Daya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi untuk dikembangkan serta memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi sumber daya alam tersebut. Akan tetapi para pelaksana kebijakan dalam hal ini
pemerintah dan Dinas Pariwisata kurang memperhatikan potensi wisatanya termasuk masyarakat yang kurang menjaga kebersihan di area tempat wisata.
3. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan pengurus di lapangan ikut terlibat dalam mengawasi jalannya suatu kebijakan, akan tetapi kondisi di lapangan pemerintah seperti tidak peduli terhadap kondisi objek wisatanya.
4. Dengan adanya struktur birokrasi tentunya dapat membantu kinerja dari pemerintah itu sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar operasional yang terdapat dalam peraturan daerah.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan dan Kepariwisataan