ABSTRAK

Isu lingkungan hidup terutama perubahan iklim global telah berhasil menyita perhatian seluruh dunia. Salah satu upaya dalam menangani masalah perubahan iklim ini adalah dengan dibentuknya mekanisme Paris Agreement. Perubahan iklim dan kebijakan untuk mengurangi dampaknya akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Jepang adalah salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara Annex-1 telah menyadari dan merasakan dampak dari ancaman perubahan iklim. Pada tanggal 8 November 2016, Jepang meratifikasi Paris Agreement dan memiliki kebijakan untuk mencapai tujuan Nationally Determined Contribution yaitu komitmen untuk menurunkan emisi CO 2 paling lambat pada tahun 2030 khususnya pada sektor industri. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai implementasi Paris Agreement oleh pemerintah Jepang di sektor industri. Sementara tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai implementasi Paris Agreement oleh Pemerintah Jepang di sektor industri pada tahun 2016 hingga 2018, khususnya industri manufaktur pulp dan kertas, industri manufaktur keramik, industri besi dan baja, serta industri kimia sesuai dengan komitmen Jepang dalam NDC. Penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme, green theory, konsep rezim internasional, dan konsep implementasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif-analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Paris Agreement oleh Pemerintah Jepang di sektor industri tahun 2016-2018 belum efektif karena dari tiga program yang telah dilakukan oleh Jepang yakni peningkatan efisiensi energi, peningkatan energi terbarukan, serta penerapan pajak karbon, ternyata hanya satu program yang sudah menunjukkan keberhasilan yakni dalam menerapkan efisiensi energi di sektor industri.

Kata Kunci :Paris Agreement, Jepang, Sektor Industri